Begitupunhal tidak ada pembatasan untuk PNS menjadi pengurus yayasan dalam UU ASN. Mungkin peraturan tersebut juga dapat menjawab dari pertanyaan bolehkah pns menjadi komisaris BUMN. Memang dahulu kala sempat ada pembatasan untuk PNS untuk membangun perusahaan, yaitu larangan mempunyai saham pada sebuah perusahaan. A expectativa Ă© que 696 profissionais sejam contratados a partir de outubro, de acordo com a demanda. Veja, mais abaixo, os requisitos e os critĂ©rios de avaliação do PSS. Conforme edital, a jornada de trabalho Ă© de 20 horas semanais, com vencimentos mensais de R$ Avaliação e requisitos Segundo a prefeitura, nĂŁo haverĂĄ prova neste PSS. A seleção serĂĄ feita com base no tempo de experiĂȘncia e na conclusĂŁo de cursos superiores e especializaçÔes na ĂĄrea de educação. Para se candidatar, os interessados devem ter pelo menos graduação completa. Por conta da pandemia, a prefeitura informou que nĂŁo haverĂĄ contratação de pessoas com 65 anos ou mais, de gestantes e tambĂ©m das que se enquadrem em uma das seguintes condiçÔes crĂŽnicas de saĂșde de natureza grave, estabelecidas por decreto Doença respiratĂłria crĂŽnica asma em uso de corticĂłide inalatĂłrio ou sistĂȘmico moderada ou grave; DPOC; bronquiectasia; fibrose cĂ­stica; doenças intersticiais do pulmĂŁo; displasia broncopulmonar; hipertensĂŁo arterial cardĂ­aca crĂŽnica doença cardĂ­aca congĂȘnita; hipertensĂŁo arterial sistĂȘmica com comorbidade; doença cardĂ­aca isquĂȘmica; insuficiĂȘncia renal crĂŽnica doença renal nos estĂĄgios 3, 4 e 5; sĂ­ndrome nefrĂłtica; paciente em hepĂĄtica crĂŽnica atresia biliar; hepatites crĂŽnicas; cirrose;Doença neurolĂłgica crĂŽnica condiçÔes em que a função respiratĂłria pode estar comprometida pela doença com necessidades clĂ­nicas individuais especĂ­ficas, incluindo AVC, indivĂ­duos com paralisia cerebral, esclerose mĂșltipla e condiçÔes hereditĂĄrias e degenerativas do sistema nervoso ou neurolĂłgica diabetes mellitus tipo I e tipo II em uso de imunodeficiĂȘncia congĂȘnita ou adquirida e imunossupressĂŁo por doenças ou obesidade grau ĂłrgĂŁos sĂłlidos e medula Ăłssea. Begitupula halnya tidak ada larangan bagi PNS untuk menjadi pengurus yayasan di dalam UU ASN. Dahulu memang sempat ada larangan bagi PNS untuk mendirikan perusahaan, yakni larangan memiliki saham di suatu perusahaan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP 30/ Bila anda dan rekan anda bermaksud untuk menjalankan kegiatan di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan, maka yayasan merupakan pilihan badan usaha yang tepat. Sebagai non-profit organization yang memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat, yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 "UU No. 28/2004". Sebelum melakukan pendirian yayasan, sebaiknya ketahui dan pahami terlebih dahulu mengenai apa pengertian dan fungsi yayasan, dokumen dan syarat apa saja yang dibutuhkan serta bagaimana prosedur pendiriannya di Indonesia. Daftar Isi Pembahasan ArtikelA. Pengertian dan Fungsi Yayasan B. Dokumen dan Syarat Pendirian Yayasan C. Prosedur Pendirian Yayasan D. Jasa Pendirian YayasanA. Pengertian dan Fungsi Yayasan1. Pengertian YayasanYayasan merupakan suatu lembaga sosial yang berperan dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Adapun definisi yayasan secara hukum dapat ditemui pada UU 28/2004 yaitu sebagai berikut "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota."2. Fungsi yayasan Berbeda dengan Perseroan Terbatas "PT" atau Commanditaire Venootschap "CV" Baca juga PERBEDAAN PT DAN CV DEFINISI, ORGAN PENGURUS, MODAL DAN PENDIRIAN, yayasan hanya boleh didirikan untuk menjalankan visi misi dalam bidang non komersial yaitu sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Itulah mengapa seseorang yang menjadi anggota pembina, pengurus atau pengawas yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 3 UU No. 28/ 2004. Namun, walaupun demikian, yayasan secara hukum masih diizinkan untuk melakukan kegiatan bisnis secara tidak langsung yaitu dengan mendirikan badan usaha. Pasal 7 UU No. 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa yayasan dapat mendirikan badan usaha untuk berbisnis misalnya dalam bentuk PT/CV selama bidang usahanya yang sejalan dengan maksud dan tujuan yayasan. Adapun ketentuan lainnya mengenai yang perlu diketahui mengenai pendirian badan usaha oleh yayasan adalah sebagai berikut Batasan kepemilikan saham dalam badan usaha. Yayasan hanya diizinkan untuk memiliki porsi saham sebesar 25 % dari seluruh nilai kekayaan yang dimiliki yayasan dalam badan usaha yang dibentuknyaLarangan rangkap jabatan. Seluruh anggota pengurus, pembina hingga pengawas yayasan dilarang untuk menjabat sebagai direktur ataupun komisaris dari badan usaha yang didirikan Batasan bidang usaha. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan hanya dapat sebatas pada bidang hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan. B. Dokumen dan Syarat Pendirian Yayasan 1. Dokumen Pendirian Yayasan Adapun dokumen yang dibutuhkan oleh notaris dalam rangka pendirian yayasan adalah sebagai berikut Fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP pembina, pengawas dan pengurus yayasan Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP pembina, pengawas dan pengurus yayasanFotocopy bukti kepemilikan/ sewa domisili yayasan Surat Pengantar RT/RW sesuai domisili yayasan Surat yang menyatakan persetujuan dari struktur pengurus Syarat Pendirian Yayasan Setelah seluruh dokumen telah siap, anda dan rekan anda wajib mengetahui syarat-syarat pendirian yayasan sebagai berikut a. Nama YayasanNama yayasan tidak boleh sama dengan nama yayasan lainnya yang telah berdiri. Oleh karena itu, agar notaris dapat melakukan pengecekan secara mudah, sebaiknya sediakan terlebih dahulu beberapa alternatif nama yang ingin anda gunakan. Secara rinci, berikut syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam menentukan nama yayasanMinimal terdiri dari 3 tiga kataTerdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kataTidak menggunakan angka dan tanda bacaTidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan sebagai nama yayasanTidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaanTidak mempunyai arti sebagai yayasan atau memiliki arti yang sama dengan yayasan, badan hukum, persekutuan perdata, atau entitas lain yang bukan merupakan kewenangan menteri untuk Visi Misi Yayasan Sesuai dengan fungsi yayasan, yayasan hanya diizinkan untuk memiliki visi misi dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, anda dan rekan anda wajib menentukan terlebih dahulu maksud dan kegiatan yayasan yang ingin Susunan Organ YayasanStruktur atau susunan organ yayasan terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas. Masing-masing peran dan kewenangan jabatan tersebut berbeda antara satu dengan yang PembinaAnggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas. Adapun kewenangan yang dimiliki pembina yakni sebagai berikut Keputusan mengenai perubahan anggaran dasarPengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawasPenetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasanPengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasanPenetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. - PengurusPengurus merupaka organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atasKepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan Mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sama halnya dengan pembina, pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Pengurus yayasan diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Dalam hal pembina mendapati pengurus melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian pada yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya PengawasPengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan wajib memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar. Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengurus. Pengawas yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali. d. Modal Awal Yayasan Berbeda dengan PT, modal awal yayasan disebut dengan kekayaan awal. Kekayaan awal tersebut wajib dipisahkan dari harta pribadi para para pendiri. Adapun besaran kekayaan awal sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan adalah "1Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai sepuluh juta rupiah.2Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai seratus juta rupiah." e. Tempat domisili yayasan Berbeda dengan CV maupun PT, yayasan dilarang untuk menggunakan kantor virtual virtual office. Yayasan wajib memiliki tempat domisili fisik untuk menjalankan kegiatan yayasan secara memadai. Untuk wilayah DKI Jakarta, yayasan dapat menggunakan domisili tempat tinggal rumah dengan syarat titik koordinat domisili yang digunakan masih termasuk pada batasan R3-R5. C. Prosedur Pendirian Yayasan Setelah mengetahui dan menyiapkan dokumen dan syarat pendirian yayasan, langkah selanjutnya adalah melakukan pendirian yayasan dengan mengikuti prosedur di bawah ini 1. Akta Pendirian dan Pengesahan Pendirian Yayasan Tahap pendirian yayasan diawali dengan penandatanganan akta dihadapan seorang notaris oleh para pendiri yayasan. Penandatanganan akta tersebut dapat dikuasakan pada pihak lain selama terdapat surat kuasa sah dan bermerati cukup meterai Rp Setelah akta ditandatangani, notaris akan menerbitkan salinan akta pendirian yayasan untuk dimohonkan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Permohonan pengesahan akta tersebut wajib diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya akta pendirian. Selain akta pendirian, notaris juga wajib melampirkan dokumen permohonan pengesahan lainnya berupa surat-surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh para pengurus yayasan yaituSurat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah/ kepala desa setempat atau dengan nama lainnyaSurat pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasanSurat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilanSurat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh kartu Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajakSurat rekomendasi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau instansi terkait khusus bagi yayasan dengan pendiri WNA.2. Tambahan Berita Negara RI TBNRISetelah pendirian yayasan disahkan oleh menteri, peresmian tersebut wajib diumumkan melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia TBNRI. Versi digital BNRI tersebut dapat diperoleh secara langsung saat notaris melakukan permohonan dalam bentuk sebagaimana terlampir pada contoh gambar dibawah ini. Sedangkan untuk buku fisik TBNRI akan dicetak dan dikirimkan oleh Percetakan Negara RI selama 1-1,5 tahun sejak permohonan diajukan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Yayasan Setelah pendirian yayasan berhasil dilakukan, maka tahapan selanjutnya yaitu memperoleh NPWP melalui Kantor Pelayanan Pajak KPP berdasarkan kecamatan dimana yayasan berdomisili. Permohonan kartu NPWP ini memerlukan beberapa dokumen diantaranya KTP dan NPWP para pengurus yayasan Salinan akta pendirian yayasanSurat pengajuan kartu NPWP. 4. Nomor Induk Berusaha NIB YayasanNIB yayasan merupakan identitas yang diterbitkan melalui OSS Online Single Submission. Dengan adanya NIB, maka yayasan memiliki nomor identitas sebagai pengenal. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. NIB yang telah diperoleh yayasan berlaku seumur hidup, sehingga pengurus yayasan tidak perlu untuk melakukan perpanjangan secara berkala. 5. Tanda Daftar YayasanBerpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial "Pergub No. 6/2021", Tanda Daftar Yayasan merupakan salah satu legalitas yang dimiliki sebuah yayasan yang berada di wilayah DKI Jakarta. Tanda Daftar Yayasan berfungsi untuk menyatakan bahwa suatu yayasan merupakan badan hukum yang benar keberadaannya dan telah terdaftar pada Dinas Sosial/ Dinas Keagamaan sesuai domisili terdaftarnya yayasan. Adapun kelengkapan berkas yang diperlukan untuk mengajukan Tanda Daftar Yayasan diantaranya adalah Akta pendirian, NPWP, NIB yayasanKartu Tanda Penduduk KTP pengurusBukti kepemilikan/ sewa domisili yayasan Surat permohonan dan surat kuasa bila permohonan dikuasakanProfil yayasan Program kerja tahunan yang ditandatangani oleh pengurus dan dibubuhi stempel yayasan Susunan pengurus dan uraian tugasDaftar jenis unit pelayanan sosial dan rencana jumlah warga binaan sosial Pasfoto berwarna pimpinan yayasan Daftar pekerja Izin Operasional YayasanSelain Tanda Daftar Yayasan, yayasan di DKI Jakarta juga diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional Yayasan. Sebelum melakukan permohonan izin tersebut, yayasan wajib terlebih dulu memiliki Tanda Daftar Yayasan. Adapun dokumen yang diperlukan dalam rangka permohonan Izin Operasional Yayasan adalah sebagai berikutAkta pendirian, NPWP, NIB yayasanKartu Tanda Penduduk KTP pengurusBukti kepemilikan/ sewa domisili yayasan Surat permohonan dan surat kuasa bila permohonan dikuasakanTanda Daftar Yayasan TDY Proposal teknis yayasanSusunan pengurus ketua, sekretaris, dan bendahara yang minimal salah satu pengurusnya harus bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP DKI JakartaProgram kerja yayasan Jenis unit pelayanan sosial dan jumlah warga binaan sosial Daftar inventaris yayasanSumber dana yayasanDaftar pekerja sosialPasfoto ketua yayasan berlatar belakang warna Jasa Pendirian Yayasan Legiska melayani jasa pendirian badan usaha serta perizinannya. Untuk informasi lengkapnya mengenai lingkup jasa Legiska, kunjungi halaman jasa kami. Jika Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut mengenai pendirian yayasan, silahkan menghubungi Legiska melaluiAlamat Plaza Mutiara, 8th Floor Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia 12950Tel 021 5082 3416 Whatsapp +62 8575 2931 800E-mail consultation ContohSk Gaji Guru Yayasan. Untuk gaji guru yang berstatus pns atau guru tetap yayasan (gty) biasanya slip gaji memuat gaji pokok yang diterima. Contoh sk guru tetap yayasan tk/kb/sps/tpa terbaru. Contoh Surat Kuasa Untuk Pengambilan Gaji Pensiun from guru tetap / guru tidak tetap dan tenaga kependidikanyayasan pendidikan islam.menimbang:1. Saturday, 17 January 2015 Pak Udin Narsudin mohon pencerahannya mengenai yayasan,apakah PNS bisa menjadi organ dari yayasan baik itu pendiri, pengurus ataupun pengawas? Dalam hal akta pendirian yayasan,bolehkah yang menghadap dan menandatangani akta hanya ketua yayasan? terima kasih sebelumnya. YasariniPengurus Perwakilan Kodikau berkedudukan di Jakarta membawahi 3 Pengurus Cabang Lanud. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI Nomor 16/2001 dan 28/2004 tentang Yayasan yang mengatur bahwa Yayasan tidak boleh melakukan usaha atau bisnis yang berorientasi profit atau mencari keuntungan maka Yasarini harus menyesuaikan AD/ART. Comme travailleur dans les services publics depuis plusieurs annĂ©es, j’ai la conviction que notre cause est juste. » C’est ainsi qu’un dĂ©lĂ©guĂ© amorce son intervention lors des instances conjointes du secteur public de la CSN qui se sont dĂ©roulĂ©es le 31 mars 2023 et qui traitaient principalement de mobilisation dans l’actuelle nĂ©gociation avec le gouvernement. Ce sentiment habite la totalitĂ© des personnes qui militent pour l’amĂ©lioration des conditions salariales et de travail dans ce milieu difficile que sont devenus les services publics. Toutefois, devant le gouvernement actuel de la CAQ, la raison et le discernement ne pourront ĂȘtre les seuls outils stratĂ©giques. GonflĂ©s Ă  bloc Marcel Pepin, ancien grand prĂ©sident de la CSN, disait, Ă  la suite du premier Front commun en 1972, qu’ en nĂ©gociation, il ne s’agit pas d’avoir raison, il faut la force requise pour obtenir que la raison triomphe ». Cela est d’autant plus vrai lorsque l’employeur est Ă©galement le faiseur de lois et qu’il reprĂ©sente plus de 70 % des dĂ©putĂ©-es Ă©lus depuis la derniĂšre Ă©lection. C’est dans ce contexte que les organisations syndicales qui composent le Front commun de 2023, soit la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS, tiennent une tournĂ©e de consultation jusqu’à la mi-mai afin de se doter d’un mandat pour intensifier les moyens de pression et prĂ©parer la grĂšve dans tous les syndicats du secteur public. Un Ă©vĂ©nement impressionnant par son envergure et par la solidaritĂ© qui s’y faisait sentir a Ă©tĂ© organisĂ© par le Front commun le 30 mars dernier pour lancer cette consultation. Plus de 2 000 militantes et militants Ă©taient rassemblĂ©s Ă  QuĂ©bec pour prĂ©parer ensemble la suite de leur nĂ©gociation. En soi, ce moment Ă©tait une dĂ©monstration de force la suite du plan d’action est dĂ©jĂ  prise en charge par des milliers de personnes de toutes les rĂ©gions du QuĂ©bec qui partagent le but commun de se servir de leur nĂ©gociation pour relever les services publics. La CAQ forte, oui mais
 La force que reprĂ©sentent les rĂ©sultats de la CAQ aux Ă©lections de 2022 reste toutefois au centre de l’analyse que les syndicats font de leur rapport de force. Une vague qui donne au gouvernement 90 des 125 siĂšges confĂšre une force Ă  ce dernier selon plusieurs observateurs. Les organisations syndicales rappellent, cependant, que ce n’est pas la majoritĂ© de la population qui a appuyĂ© ce parti qui dĂ©tient 100 % du pouvoir, mais plutĂŽt un maigre 27 %. Les travailleuses et les travailleurs auront Ă  miser en partie sur cette rĂ©alitĂ© qui pourrait bien leur servir. Peu importe le nombre de candidatures caquistes portĂ©es au pouvoir, nous faisons face Ă  un caucus trĂšs rĂ©actif aux mouvements sociaux, considĂšre François Enault, 1er vice-prĂ©sident de la CSN et responsable de la nĂ©gociation du secteur public. Le recul face au troisiĂšme lien ne sera pas leur seul. » Le Front commun, qui rassemble 420 000 personnes de presque tous les titres d’emploi du secteur public au QuĂ©bec, est un des plus gros depuis 1972, l’annĂ©e qui a vu naĂźtre la premiĂšre alliance de ce type. Pour les syndicats, cette stratĂ©gie est justement l’occasion de rĂ©agir plus fortement Ă  l’État employeur. Des actions, les membres vont en faire et ça va mettre de la pression. Pour moi, le nombre plus Ă©levĂ© de dĂ©putĂ©-es de la CAQ doit ĂȘtre vu comme un nombre d’occasions plus grand pour organiser nos actions, pour se faire voir et pour montrer que nos revendications sont des solutions nĂ©cessaires afin de rĂ©pondre Ă  la crise qui se poursuit dans nos rĂ©seaux », ajoute le 1er vice-prĂ©sident. Action-rĂ©action DĂ©jĂ , le terrain s’active et plusieurs actions sont organisĂ©es en rĂ©action aux offres du gouvernement, qui demeurent bien en dessous de ce que les membres revendiquent. Des dizaines de milliers de salariĂ©-es portent, depuis quelques semaines, un chandail ou un foulard aux couleurs du Front commun tous les jeudis, en appui Ă  leur nĂ©gociation. Des visites de bureaux de dĂ©putĂ©-es ou lors de rĂ©unions de conseils d’administration sont entamĂ©es et se rĂ©pĂ©teront jusqu’à ce qu’une entente intervienne. Dans les milieux de travail, des membres font preuve d’imagination marche des anges gardiens dĂ©chus, thermomĂštre gĂ©ant pour montrer que la pression monte, chaises vides pour bloquer les bureaux administratifs, Ă  l’image de l’exode du personnel qui persiste. Une action a aussi rassemblĂ© des centaines de travailleuses et de travailleurs Ă  Sherbrooke lors du congrĂšs de la CAQ. Une occasion pour exprimer directement aux dirigeants le mĂ©contentement ambiant. Automne chaud en perspective Au cƓur de ces actions, une tactique dĂ©tonne, soit la dĂ©centralisation dans l’escalade des moyens de pression. Les comitĂ©s de mobilisation et leur syndicat ont en main des ressources pour s’organiser et un espace de crĂ©ativitĂ© afin de donner lieu Ă  des initiatives qui doivent avoir pour effet de susciter chaque fois une plus grande participation. La dĂ©marche va se poursuive en gradation tant que la nĂ©gociation l’exigera et jusqu’à un possible exercice de la grĂšve. À l’automne, si les boss ne nous Ă©coutent pas, nous consulterons les membres sur la grĂšve, tranche François Enault. Il faut la prĂ©parer [la grĂšve], il va y avoir des moyens d’action qui vont progresser et qui vont devoir ĂȘtre faits par tout le monde ensemble. C’est cela qui va faire mal ; aussi longtemps que le gouvernement va voir que les 420 000 membres font les moyens de pression Ă©tape par Ă©tape, c’est lĂ  que nous allons le faire shaker ! » La crise de la COVID-19 a montrĂ© clairement Ă  la population du QuĂ©bec que le systĂšme de santĂ© et de services sociaux est mal en point. Plusieurs y voient l’échec du rĂ©seau public et se disent maintenant prĂȘts Ă  faire encore plus de place au secteur privĂ© Ă  but lucratif. Pourtant, les problĂšmes du systĂšme, le personnel les vit depuis des dĂ©cennies. Et quand on remonte Ă  la source de plusieurs de ces problĂšmes, on trouve
 le secteur privĂ© Ă  but lucratif ! Car il faut ĂȘtre bien clair, notre systĂšme de santĂ© n’a jamais Ă©tĂ© vraiment public. De Jean Rochon Ă  Christian DubĂ© en passant par Philippe Couillard et GaĂ©tan Barrette, chacun leur tour avec leur rĂ©forme, ils ont choisi de faire toujours plus de place au privĂ© dans un systĂšme de moins en moins public. Avant mĂȘme de prendre le nom de CSN, en 1960, la CTCC revendiquait l’instauration d’un rĂ©gime public de soins de santĂ© et de services sociaux. Cette revendication visait d’abord Ă  assurer Ă  toute la population l’ensemble des soins requis sans Ă©gard Ă  ses moyens financiers et sans devoir contracter de lourdes dettes. Cet objectif demeure au cƓur de l’engagement de la CSN, raison pour laquelle elle fait encore aujourd’hui de la dĂ©fense du service public l’une de ses prioritĂ©s. Si le privĂ© fonctionnait, on le saurait ! Ce ne sont pas les exemples d’inefficacitĂ© du secteur privĂ© Ă  but lucratif en santĂ© et services sociaux qui manquent. En voici quelques-uns. PĂ©nuries de main-d’Ɠuvre Les Ă©tablissements privĂ©s Ă  but lucratif font partie du problĂšme de la pĂ©nurie de main-d’Ɠuvre qui sĂ©vit dans les Ă©tablissements publics. OĂč ces entreprises privĂ©es trouvent-elles leurs salariĂ©-es, si ce n’est dans les Ă©tablissements publics ? Les agences de placement privĂ©es pullulent. Elles offrent souvent Ă  leur personnel de meilleurs salaires que le secteur public. Ces travailleuses et travailleurs du secteur privĂ© ont aussi un meilleur contrĂŽle sur leur horaire de travail, ce qui a pour consĂ©quence que seuls les salariĂ©-es du public subissent les heures supplĂ©mentaires obligatoires. Aussi, certains Ă©tablissements sont devenus carrĂ©ment dĂ©pendants de ces entreprises qui engrangent les profits. En 2022, prĂšs d’un milliard de dollars de fonds publics ont Ă©tĂ© versĂ©s aux agences
 Des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s Le gouvernement se veut rassurant en affirmant que l’assurance-maladie continuera de payer mĂȘme quand les services seront donnĂ©s dans les futurs hĂŽpitaux privĂ©s. Il s’agit toutefois de fonds publics, donc de l’argent des contribuables. Or, en santĂ© et services sociaux, le privĂ© coĂ»te plus cher. C’est comme ça partout dans le monde. Plus les États font place au privĂ©, plus la facture globale en santĂ© est Ă©levĂ©e quand on additionne les dĂ©penses privĂ©es et publiques. Encore tout rĂ©cemment, l’Institut de recherche et d’informations socioĂ©conomiques IRIS dĂ©montrait que les chirurgies coĂ»tent plus cher au privĂ© qu’au public. La multiplication de frais accessoires rĂ©clamĂ©s par les cliniques privĂ©es, l’explosion des coĂ»ts des rĂ©gimes d’assurances complĂ©mentaires ou encore les frais exorbitants exigĂ©s par des centres d’hĂ©bergement privĂ©s qui exploitent leurs travailleuses et leurs travailleurs donnent un bon indicateur du coĂ»t rĂ©el des services dans le secteur privĂ© Ă  but lucratif. OĂč sont les rĂ©sultats ? Celles et ceux qui font la promotion de la marchandisation en santĂ© nous serinent Ă©galement que le privĂ© est plus performant, plus innovant. Cela reste Ă  dĂ©montrer
 Prenons le cas des groupes de mĂ©decine familiale GMF, gĂ©rĂ©s par le privĂ©. Ceux-ci ont Ă©tĂ© mis sur pied il y a dĂ©jĂ  plus de 20 ans, rappelons-le, comme une solution aux problĂšmes d’accĂšs Ă  la premiĂšre ligne pour la population. Ce faisant, les gouvernements ont minĂ© considĂ©rablement le rĂŽle des CLSC publics qui, dĂšs leur crĂ©ation, devaient et devraient encore ĂȘtre LA porte d’entrĂ©e du systĂšme pour toute la population. Par consĂ©quent, ce sont non seulement les services mĂ©dicaux qui sont moins accessibles aujourd’hui en CLSC, mais Ă©galement les services psychosociaux on constate en effet une baisse de plus de 50 % du nombre d’heures de consultation en psychothĂ©rapie offertes dans les CLSC publics depuis la crĂ©ation des GMF. La privatisation, c’est aussi dans les services de l’ombre. Est-il normal qu’un Ă©tablissement public de santĂ© fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, ne puisse compter entiĂšrement sur son propre personnel pour entretenir et rĂ©parer les installations et les bĂątiments ? Une enquĂȘte menĂ©e au CHUM il y a quelques annĂ©es montrait clairement qu’il coĂ»tait quatre fois plus cher Ă  l’établissement d’avoir recours Ă  des sous-traitants plutĂŽt qu’à ses propres ouvriers. Il faut savoir que les ouvriers du secteur public, comme presque tous les autres salariĂ©-es de l’État, gagnent un meilleur salaire dans le secteur privĂ©, pour le mĂȘme travail. Pour la CSN, l’enjeu de l’accĂšs aux soins de santĂ© et aux services sociaux pour toute la population devra ĂȘtre ardemment dĂ©fendu au cours des prochains mois. La confĂ©dĂ©ration propose plusieurs solutions rĂ©alistes pour amĂ©liorer le rĂ©seau public. Pour les consulter, c’est par ici ! Le 15 mai dernier, le Tribunal administratif du travail TAT a accrĂ©ditĂ© le Syndicat des travailleuses et travailleurs du centre d’hĂ©bergement privĂ© — RĂ©sidence Plaisance des Îles. À la suite d’une signature massive de cartes de membre en faveur de la CSN, le TAT a dĂ©clarĂ© que le syndicat Ă©tait lĂ©galement constituĂ© et possĂ©dait l’adhĂ©sion de la majoritĂ© des salariĂ©-es. Le syndicat fraĂźchement crĂ©Ă© compte une cinquantaine de membres qui travaillent dans les secteurs du service alimentaire, de l’hygiĂšne et de la salubritĂ©, de la cuisine, de l’accueil et de la rĂ©ception, ainsi que de l’administration. À l’instar de leurs collĂšgues Ɠuvrant dans le domaine des soins de santĂ© du cĂŽtĂ© du CHSLD privĂ© gĂ©rĂ© par la mĂȘme administration, les membres du nouveau syndicat ont dĂ©cidĂ© d’adhĂ©rer Ă  la CSN en raison des valeurs vĂ©hiculĂ©es par la centrale et des services de proximitĂ© offerts aux Îles-de-la-Madeleine. L’enthousiasme gĂ©nĂ©rĂ© par la syndicalisation a Ă©tĂ© palpable tout au long du processus et a permis de rĂ©colter les signatures nĂ©cessaires en trĂšs peu de temps. Le 1er juin, les membres ont tenu leur premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale afin de fonder le syndicat et d’élire un premier comitĂ© exĂ©cutif. À cette occasion, Mme Sylvie Cyr a Ă©tĂ© Ă©lue au poste de prĂ©sidente, M. Sylvain DĂ©raspe au poste de vice-prĂ©sident, Mme Carole DĂ©raspe au poste de secrĂ©taire et Mme Line Chevarie au poste de trĂ©soriĂšre. La premiĂšre tĂąche Ă  laquelle s’attaquera le comitĂ© sera de brosser le portrait des conditions de travail actuelles afin de prĂ©parer la nĂ©gociation pour l’obtention d’une premiĂšre convention collective. Selon Kent Denis, vice-prĂ©sident de la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux, il ne fait aucun doute qu’il y avait un mouvement trĂšs fort en faveur de la syndicalisation. Les salariĂ©-es se disaient trĂšs prĂ©occupĂ©s par leur sĂ©curitĂ© d’emploi et l’absence de garanties quant au maintien de leurs conditions de travail actuelles. Ils et elles avaient besoin de crĂ©er une organisation syndicale afin de dĂ©fendre leurs droits et de revendiquer collectivement l’amĂ©lioration de leur situation ». En cette veille de clĂŽture des travaux parlementaires, l’ensemble des organisations syndicales du milieu de la santĂ© et des services sociaux rappelle au gouvernement du QuĂ©bec que le projet de loi no 15, tel que formulĂ© Ă  l’heure actuelle, ne constitue pas la rĂ©forme souhaitĂ©e pour le QuĂ©bec. Lors d’une activitĂ© de mobilisation tenue Ă  l’AssemblĂ©e nationale ce matin, les porte-parole des organisations, accompagnĂ©s de militantes et de militants, ont dĂ©ployĂ© une banderole et distribuĂ© des tracts aux dĂ©putĂ©s et au personnel politique. Par cet Ă©vĂ©nement, nous transmettons ce message au gouvernement du QuĂ©bec l’étĂ© ne nous fera pas oublier le projet de loi no 15, qui est excessivement centralisateur et beaucoup trop favorable au secteur privĂ©. Ce projet de loi est vouĂ© Ă  l’échec si on n’amĂ©liore pas substantiellement les conditions de travail sur le terrain. Si le ministre de la SantĂ© veut travailler cet Ă©tĂ© Ă  amĂ©liorer avec nous son projet de loi, nous sommes disponibles. L’ensemble du personnel, quelle que soit sa catĂ©gorie d’emploi, mĂ©rite que l’on s’attarde Ă  rĂ©duire la pression et la pĂ©nurie de personnel. C’est une simple question de respect », indiquent les porte-parole de l’APTS, la CSN, la CSQ, la FSQ-CSQ, la FIQ, la FP-CSN, la FSSS-CSN, la FTQ, le SCFP, le SPGQ et le SQEES. Des principes Ă  rappeler Les organisations syndicales rĂ©itĂšrent l’affirmation contenue dans leur dĂ©claration de principes, Ă  savoir que toute refondation du rĂ©seau doit reposer sur une rĂ©affirmation forte de son caractĂšre public. En outre, elles jugent nĂ©cessaire de rĂ©pondre aux vĂ©ritables dĂ©fis de dĂ©centralisation, de dĂ©mocratisation et d’accessibilitĂ© aux services publics du systĂšme de santĂ© quĂ©bĂ©cois. Elles rĂ©affirment Ă©galement la nĂ©cessitĂ© de garantir l’accessibilitĂ© de l’offre de soins et de services dans le rĂ©seau public Ă  l’ensemble de la population du QuĂ©bec. Le secteur privĂ© accapare le financement et les ressources humaines qui devraient ĂȘtre consacrĂ©s au rĂ©seau public. La marchandisation de la santĂ© et l’allocation de ressources pour financer et enrichir le secteur privĂ© n’ont pas leur place dans ce projet de loi. De plus, nous observons une accĂ©lĂ©ration inquiĂ©tante de la perte de pouvoir dĂ©mocratique de la population et du personnel dans le rĂ©seau depuis 20 ans. La dĂ©centralisation et la dĂ©mocratisation du rĂ©seau par la concertation avec les acteurs des milieux s’avĂšrent incontournables pour prioriser et adapter les soins et les services aux besoins et aux rĂ©alitĂ©s spĂ©cifiques. Nous pourrons alors agir en prĂ©vention sur les dĂ©terminants sociaux qui sont actuellement Ă©cartĂ©s du projet de loi no 15 », concluent les porte-parole. Le 31 mai, les travailleuses et les travailleurs de la RĂ©sidence Ste-GeneviĂšve dans la rĂ©gion de QuĂ©bec ont adoptĂ© Ă  73 % une entente de principe. L’accord respecte la plateforme de revendications du secteur des centres d’hĂ©bergement privĂ©s, dont l’atteinte du salaire minimum de 18 $ l’heure. Cette nouvelle entente met aussi fin Ă  la ronde de nĂ©gociation coordonnĂ©e pour le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d’hĂ©bergement privĂ©s de la rĂ©gion de QuĂ©bec–CSN. À l’échelle de la province, cette nouvelle entente constitue la 27e de la nĂ©gociation coordonnĂ©e. Au cours des deux derniĂšres semaines du mois de mai, le secteur des CHP a conclu quatre ententes. Les travailleuses et les travailleurs de la CongrĂ©gation des sƓurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire viennent d’adopter Ă  81 % une entente de principe. Cette nouvelle entente met fin Ă  la ronde de nĂ©gociation coordonnĂ©e dans les cinq centres d’hĂ©bergement privĂ©s du Bas-Saint-Laurent syndiquĂ©s CSN. L’accord prĂ©voit des augmentations de salaire de 2,80 $ l’heure sur trois ans de mĂȘme qu’une bonification des primes, du rĂ©gime de retraite et de l’assurance collective. Les membres du Syndicat du personnel des centres d’hĂ©bergement et des institutions religieuses Rimouski-Neigette–CSN mettent ainsi fin Ă  plusieurs mois de nĂ©gociation. En mars dernier, ils avaient adoptĂ© un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grĂšve gĂ©nĂ©rale illimitĂ©e. Les travailleuses et les travailleurs ont rĂ©ussi Ă  obtenir des gains importants, tout comme leurs camarades de la RĂ©sidence Seigneur Lepage, du Manoir Les GĂ©nĂ©rations, des RĂ©sidences de l’ImmaculĂ©e et du Centre polyvalent des aĂźnĂ©s-es de Rimouski », indique la prĂ©sidente du syndicat et vice-prĂ©sidente rĂ©gionale au Bas-Saint-Laurent de la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux–CSN, Liette Ross. Je tiens Ă  saluer la mobilisation des employĂ©-es de la rĂ©sidence de la CongrĂ©gation des sƓurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire qui, grĂące Ă  leur persĂ©vĂ©rance, ont rĂ©ussi Ă  aller chercher de meilleures conditions de travail », se rĂ©jouit Pauline BĂ©langer, prĂ©sidente par intĂ©rim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent–CSN. À l’échelle de la province, cette nouvelle entente constitue la 26e de la nĂ©gociation coordonnĂ©e. AprĂšs deux ententes de principe tombĂ©es Ă  l’eau en raison d’un employeur qui refuse de respecter sa parole et qui s’entĂȘte Ă  vouloir imposer des reculs dans leurs conditions de travail, les travailleuses du CPE L’Enfanterelle de Laval sont en grĂšve gĂ©nĂ©rale illimitĂ©e depuis le 30 mai. La dizaine de travailleuses sont sans contrat de travail depuis le 31 mars 2020. Ce CPE est le seul dans cette situation parmi les 115 accrĂ©ditations syndiquĂ©es CSN de MontrĂ©al et de Laval ! AprĂšs que l’employeur soit revenu sur sa parole lors de la premiĂšre entente de principe, et aprĂšs avoir effectuĂ© cinq jours de grĂšve, les travailleuses ont acceptĂ©, afin de dĂ©nouer l’impasse, de revenir au statu quo, c’est-Ă -dire Ă  la conservation de neuf jours de congĂ©s mobiles attribuĂ©s Ă  chaque travailleuse pour pallier l’absence de vĂ©ritables pauses quotidiennes. Pour sa part, l’employeur s’obstine Ă  vouloir retirer cet acquis Ă  la convention collective, vieux de plus de dix ans, Ă  la seule travailleuse de la catĂ©gorie d’emploi responsable en alimentation, qui Ɠuvre dans ce CPE depuis plus de 30 ans ! Pour les Ă©ducatrices, il est impensable de laisser leur responsable en alimentation subir des reculs importants dans ses conditions de travail. On ne laisse personne derriĂšre », insiste la prĂ©sidente du Syndicat des travailleuseseurs des CPE de MontrĂ©al et Laval–CSN, Anne-Joelle Galipeau. Depuis des mois, les travailleuses tentent de rĂ©gler le conflit, mais se butent Ă  une direction qui refuse de nĂ©gocier de bonne foi. On ne parle pas de demandes frivoles de la part des travailleuses. On parle simplement de maintien des acquis », dĂ©nonce StĂ©phanie Vachon, reprĂ©sentante des CPE Ă  la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux FSSS–CSN. MĂ©pris En pleine pĂ©nurie de travailleuses en CPE, il est dĂ©solant de voir la façon dont cette direction traite ses employĂ©-es », ajoute SĂ©bastien GagnĂ©, vice-prĂ©sident responsable des rĂ©gions de MontrĂ©al, de Laval et du Grand Nord quĂ©bĂ©cois Ă  la FSSS–CSN. Les travailleuses dĂ©plorent les impacts de ce conflit sur les enfants et leurs familles, mais elles ont tout fait pour dĂ©nouer l’impasse. Malheureusement, elles font face Ă  un employeur qui souhaite avoir raison Ă  tout prix, sans aucune logique. Pour le CPE, ce conflit risque d’avoir des impacts financiers et humains importants, sans compter les consĂ©quences sur le climat de travail. Tout ça, pour une question de quelques centaines de dollars ! Les travailleuses et les travailleurs de la CongrĂ©gation des sƓurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire viennent d’adopter Ă  81 % une entente de principe. Cette nouvelle entente clĂŽt ainsi la ronde de nĂ©gociation coordonnĂ©e dans les cinq centres d’hĂ©bergement privĂ©s du Bas-Saint-Laurent syndiquĂ©s CSN. L’accord prĂ©voit des augmentations de salaire de 2,80 $ l’heure sur trois ans de mĂȘme qu’une bonification des primes, du rĂ©gime de retraite et de l’assurance collective. Les membres du Syndicat du personnel des centres d’hĂ©bergement et des institutions religieuses Rimouski-Neigette–CSN mettent ainsi fin Ă  plusieurs mois de nĂ©gociation. En mars dernier, ils avaient adoptĂ© un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu’à la grĂšve gĂ©nĂ©rale illimitĂ©e. Les travailleuses et les travailleurs ont rĂ©ussi Ă  obtenir des gains importants, tout comme leurs camarades de la RĂ©sidence Seigneur Lepage, du Manoir Les GĂ©nĂ©rations, des RĂ©sidences de l’ImmaculĂ©e et du Centre Polyvalent des AĂźnĂ©s », indique la prĂ©sidente du syndicat et vice-prĂ©sidente rĂ©gionale au Bas-Saint-Laurent de la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux–CSN, Liette Ross. Je tiens Ă  saluer la mobilisation des employĂ©-es de la rĂ©sidence de la CongrĂ©gation des sƓurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, qui grĂące Ă  leur persĂ©vĂ©rance, ont rĂ©ussi Ă  aller chercher de meilleures conditions de travail », se rĂ©jouit Pauline BĂ©langer, prĂ©sidente par intĂ©rim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent–CSN. À l’échelle de la province, cette nouvelle entente constitue la 26e de la nĂ©gociation coordonnĂ©e. La Semaine quĂ©bĂ©coise des services de garde Ă©ducatifs Ă  l’enfance se dĂ©roulera du 29 mai au 4 juin 2023 sous le thĂšme Le dĂ©part pour la grande aventure ». DĂšs les premiers jours de frĂ©quentation au CPE ou chez une responsable en service de garde Ă©ducatif RSGE, pour le tout-petit ayant la chance d’avoir une place, La grande aventure dĂ©bute ». Ce milieu deviendra un peu sa 2e maison et saura mettre en place tout ce qu’il faut pour que chaque jour devienne un jour de fĂȘte et que chaque expĂ©rience complĂšte son petit sac Ă  dos de vie. En ce sens, la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux FSSS–CSN souligne qu’il reste du chemin Ă  faire afin de reconnaitre Ă  sa juste de valeur l’importance que les milieux Ă©ducatifs rĂ©gis et subventionnĂ©s ont sur les premiĂšres annĂ©es de vie des enfants, mais aussi sur leur avenir. Les premiĂšres annĂ©es, de 0 Ă  5 ans, fleurissent de moments cruciaux oĂč tout se joue pour les tout-petits. C’est Ă  ce moment qu’ils dĂ©veloppent les assises fondamentales qui leur permettront de construire les adultes de demain, Ă©panouis et Ă©quilibrĂ©s. Il est plus qu’urgent de reconnaitre Ă  sa juste de valeur l’importance que les milieux Ă©ducatifs rĂ©gis et subventionnĂ©s ont dans la vie des enfants et de leurs familles, et ce, pendant la frĂ©quentation, mais aussi des annĂ©es plus tard. En effet, ils auront un impact dans toutes les sphĂšres du dĂ©veloppement de l’enfant, que ce soit en relation sociale, en savoir-ĂȘtre, en habiletĂ© verbale, motrice ou autres. Ces compĂ©tences et ces acquis sont tellement importants qu’il est impĂ©ratif d’offrir Ă  tous les acteurs de notre rĂ©seau le soutien et les services qui contribueront Ă  ce que cette grande aventure soit l’élĂ©ment clĂ© du plein dĂ©veloppement de nos tout-petits » de dĂ©clarer Lucie Longchamps, reprĂ©sentante du secteur de la petite enfance Ă  la FSSS–CSN. Or, on le voit avec le manque de place en service de garde Ă©ducatif, la pĂ©nurie de personnel est toujours trĂšs prĂ©sente dans notre rĂ©seau. Nous rĂ©itĂ©rons le souhait et la nĂ©cessitĂ© de reconnaitre Ă  sa juste valeur ces professions si l’on veut attirer et surtout maintenir les jeunes recrues dans le mĂ©tier. Nous souhaitons que notre rĂ©seau de service de garde Ă©ducatif demeure bien vivant et surtout attrayant pour le bien des gĂ©nĂ©rations futures » d’ajouter Chantal Racicot, reprĂ©sentante des RSGE Ă  la FSSS–CSN. Trop souvent, les Ă©ducatrices nous quittent trĂšs rapidement, certaines mĂȘme pendant leur pĂ©riode de stage, constatant la charge de travail et les conditions auxquelles elles devront faire face pour les vingt ou trente prochaines annĂ©es. De plus, toutes peuvent malheureusement tĂ©moigner du nombre croissant d’enfants qui vivent des difficultĂ©s Ă  divers niveaux et qui nĂ©cessitent des soins appropriĂ©s. Il faudra que le ministĂšre soit plus crĂ©atif et agile, afin que des sommes soient mises Ă  disposition pour amĂ©liorer le soutien Ă  ces tout-petits, sans oublier les travailleuses pour qui la charge de travail s’est alourdie au fil des annĂ©es » de poursuivre StĂ©phanie Vachon, reprĂ©sentante du secteur des CPE Ă  la FSSS–CSN. Depuis maintenant plusieurs annĂ©es que le rĂ©seau des CPE et des RSGE est bien ancrĂ© dans notre sociĂ©tĂ©, toutefois, il a Ă©tĂ© souvent Ă©tĂ© malmenĂ© au fil des ans. Il reste donc Ă©normĂ©ment de chemin Ă  faire pour en assurer son plein dĂ©veloppement tout en y garantissant la qualitĂ© et l’amĂ©lioration des services, notamment auprĂšs des enfants Ă  besoins de soutien particulier. Le 26 mai, les membres de la rĂ©sidence Les Promenades du Parc ont signĂ© une nouvelle convention collective. Bien que cette section du Syndicat des travailleuses et des travailleurs des rĂ©sidences et des centres d’hĂ©bergement privĂ©s de la MontĂ©rĂ©gie–CSN ne fasse pas partie de l’actuelle ronde de nĂ©gociation coordonnĂ©e, elle a obtenu plusieurs gains notables, dont le salaire de 18 $ l’heure et plus Ă  l’embauche pour certains titres d’emplois ainsi que le maintien des primes versĂ©es par le gouvernement dans l’éventualitĂ© oĂč QuĂ©bec y mettrait fin. La nouvelle convention se terminera le 31 dĂ©cembre 2025, ce qui permettra Ă  l’accrĂ©ditation de rejoindre la prochaine nĂ©gociation coordonnĂ©e. SituĂ©e Ă  Longueuil, la rĂ©sidence Les Promenades du Parc appartient au Groupe Maurice. Le 23 mai, les travailleuses et les travailleurs de la section RĂ©sidence Seigneur Lepage du Syndicat du personnel des centres d’hĂ©bergement et des institutions religieuses Rimouski-Neigette–CSN ont adoptĂ© Ă  91,5 % une entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. Au chapitre des salaires, ils obtiennent notamment un gain de 3 $ l’heure sur trois ans. Ce nouveau rĂšglement rejoint les paramĂštres de la plateforme commune de la nĂ©gociation coordonnĂ©e Ă  l’échelle provinciale et porte le compte Ă  quatre ententes dans les cinq centres d’hĂ©bergement privĂ©s CHP au Bas-Saint-Laurent. Cette 4e entente dĂ©montre encore une fois que nos revendications en matiĂšre de salaire et de conditions de travail sont tout Ă  fait justifiĂ©es dans le contexte de pĂ©nurie de main-d’Ɠuvre et d’inflation », souligne la prĂ©sidente du syndicat et vice-prĂ©sidente rĂ©gionale au Bas-Saint-Laurent de la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux–CSN, Liette Ross. Les travailleuses et les travailleurs de la RĂ©sidence Seigneur Lepage toucheront enfin de meilleures conditions pour leur travail essentiel prendre soin de nos aĂźnĂ©-es. Ils rejoignent ainsi leurs collĂšgues du Manoir Les GĂ©nĂ©rations de Rimouski groupe Cogir, des RĂ©sidences de l’ImmaculĂ©e section Les Investissements G. L. et du Centre Polyvalent des AĂźnĂ©s », conclut Pauline BĂ©langer, prĂ©sidente par intĂ©rim du Conseil central du Bas-Saint-Laurent–CSN. Les enjeux liĂ©s Ă  la gĂ©olocalisation sont multiples et bien que nous en saisissions dĂ©sormais la portĂ©e, plusieurs travailleuses et travailleurs composent quotidiennement avec des outils qui les suivent pas Ă  pas. Dany Chamberland, du Syndicat des paramĂ©dics et du prĂ©hospitalier de la MontĂ©rĂ©gie–CSN, en connait beaucoup sur la question et nous explique les implications de cette technologie dans son milieu de travail. Une surveillance totale est intĂ©grĂ©e sur plusieurs composantes de notre vĂ©hicule. Le systĂšme agit en quelque sorte comme une boĂźte noire sur un avion. Nous parlons donc du dĂ©clenchement des gyrophares, de la vitesse du vĂ©hicule en lien avec les limites dans les diffĂ©rentes zones de circulation, du dĂ©rapage possible du vĂ©hicule l’hiver, du dĂ©clenchement du systĂšme de frein ABS et de plusieurs autres donnĂ©es mĂ©caniques. » Plusieurs de ces informations sont transmises en temps rĂ©el Ă  l’employeur. La somme des autres donnĂ©es est tĂ©lĂ©versĂ©e, dĂšs le retour Ă  la caserne, via un systĂšme Wi-Fi qui achemine tous ces dĂ©tails Ă  un serveur central. Les paramĂ©dics ont donc intĂ©rĂȘt Ă  bien maĂźtriser tout ce qui se dĂ©roule lors de leurs interventions, mĂȘme dans l’urgence et avec tout le stress occasionnĂ©. Notre moniteur dĂ©fibrillateur s’ajoute Ă©galement Ă  la collecte d’informations, puisque nous l’avons toujours Ă  portĂ©e de notre vĂ©hicule. DĂšs que nous activons le moniteur, tout ce que nous disons et ce que le patient dit est enregistrĂ© directement sur l’appareil, incluant l’utilisation de l’appareil et l’information mĂ©dicale. Nous tĂ©lĂ©chargeons le tout sur les serveurs du CISSS auquel nous sommes rattachĂ©s Ă  la fin de la journĂ©e. Et mĂȘme si nous oublions la procĂ©dure de tĂ©lĂ©versement des donnĂ©es Ă  la fin de notre quart de travail, les paramĂ©dics du quart suivant le feront Ă  la toute fin de celui-ci », mentionne Dany. Il va sans dire que les paramĂ©dics sont pleinement conscients que ces outils les surveillent constamment. La nature mĂȘme de leur travail, le contexte d’urgence dans lequel ils cĂŽtoient les patients et les implications lĂ©gales imposent une documentation des Ă©vĂ©nements, et ce, afin de protĂ©ger tous les acteurs impliquĂ©s. Les implications syndicales sont aussi multiples, particuliĂšrement pour toutes les informations mĂ©dicales qui doivent demeurer confidentielles. Mais toutes ces informations factuelles protĂšgent Ă©galement nos membres en cas d’incident et d’enquĂȘte », prĂ©cise Dany Chamberland. À l’origine, CARE MontrĂ©al est une petite halte chaleur d’Hochelaga destinĂ©e Ă  la population en situation d’itinĂ©rance. Mais rapidement, l’organisme voit son financement ĂȘtre bonifiĂ© par le CIUSSS du Centre-Sud son enveloppe budgĂ©taire bondit de 11 millions de dollars. Le nombre d’employĂ©-es passe alors de quelques-uns Ă  environ 200 travailleuses et travailleurs qui fournissent nourriture et abris Ă  plus de 250 usagĂšres et usagers. Pour les nouveaux salariĂ©-es, commence alors la confrontation avec un employeur difficile et des conditions de travail dĂ©plorables, mĂȘme pour les standards du milieu communautaire. Manque de respect, changements de tĂąches arbitraires, harcĂšlement, nĂ©potisme, piĂštre qualitĂ© ou absence des Ă©quipements de protection individuelle en pleine pandĂ©mie, la liste est longue. AprĂšs une campagne de syndicalisation difficile marquĂ©e par des reprĂ©sailles et de l’intimidation de la part de l’employeur, le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire–CSN est enfin accrĂ©ditĂ©, le 8 mars 2022. Des nĂ©gociations laborieuses en prĂ©sence d’une conciliatrice du ministĂšre du Travail, de l’Emploi et de la SolidaritĂ© sociale dĂ©butent alors. Ce combat syndical n’a pas Ă©tĂ© facile, ça m’a rassurĂ©e de pouvoir compter sur la CSN pour m’appuyer lĂ -dedans, de savoir que j’avais quelqu’un de mon bord », explique Selena Goudreault, ancienne dĂ©lĂ©guĂ©e syndicale. DĂ©tournements de fonds À la fin de 2022, Catherine Roy Goyette, alors prĂ©sidente du conseil d’administration de CARE, dĂ©missionne en claquant la porte. Elle dĂ©nonce des irrĂ©gularitĂ©s financiĂšres de l’ordre de 600 000 $ qui auraient Ă©tĂ© commises par le directeur gĂ©nĂ©ral et fondateur, Michel Monette. Dans un article de La Presse publiĂ© le 17 dĂ©cembre dernier, l’ex-prĂ©sidente Ă©voque d’importants contrats signĂ©s sans l’accord du conseil d’administration avec des proches, des disparitions de grosses sommes d’argent liquide, des doubles facturations, la facturation de services personnels [
] ». Pour les employĂ©-es, ces malversations allĂ©guĂ©es sont le clou dans le cercueil. On s’en doutait depuis un moment, mais lĂ  c’était clair que le fondateur n’était pas lĂ  pour les bonnes raisons. Nous, les employĂ©-es, on Ă©tait lĂ  pour aider le monde », ajoute Selena Gaudreault. Quelques semaines plus tĂŽt, les employĂ©-es Ă©taient passĂ©s Ă  un cheveu de faire voter une fusion de l’organisme avec le CAP St-BarnabĂ©. À la derniĂšre minute, l’employeur avait bloquĂ© la procĂ©dure en utilisant un droit de veto. Qu’à cela ne tienne, les employĂ©-es n’avaient pas dit leur dernier mot. Lorsque les bailleurs de fonds ont pris la dĂ©cision d’arrĂȘter de financer l’organisme, CARE a Ă©tĂ© forcĂ© de mettre la clĂ© sous la porte. Enfin, les salariĂ©-es pouvaient se joindre Ă  leurs collĂšgues du CAP St-BarnabĂ©, lequel a rĂ©cupĂ©rĂ© les locaux et les financements de CARE Ă  la suite d’un important travail de mobilisation. Pour les travailleuses et les travailleurs, cette transition reprĂ©sente des gains salariaux allant jusqu’à 5 $ l’heure et une amĂ©lioration du climat de travail. Dans le milieu du travail communautaire, rien n’est jamais facile et si la transition vers le CAP St-BarnabĂ© reprĂ©sente un progrĂšs pour les anciens de CARE, ceux-ci sont toujours aux prises avec des enjeux propres au milieu. Faute de fonds, dans les derniers mois, le CAP St-BarnabĂ© a dĂ» interrompre certains de ses services aux usagers. Ces derniĂšres annĂ©es, de plus en plus de travailleuses et de travailleurs du communautaire se mobilisent et adhĂšrent au mouvement syndical. En soutien Ă  ce mouvement croissant, le STTIC–CSN, crĂ©Ă© en 2003, est passĂ© d’environ 7 sections en 2019 Ă  presque 20 en 2023. En collaboration avec la CSN, la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux, le Conseil central de MontrĂ©al, le STTIC et ses membres continueront leurs luttes syndicales pour dĂ©fendre et amĂ©liorer les droits des travailleuses et des travailleurs du communautaire que ce mouvement a mis en lumiĂšre. En commission parlementaire aujourd’hui, la CSN estime que le projet de loi 15 doit ĂȘtre modifiĂ© en profondeur, dans le but de vĂ©ritablement faciliter l’accĂšs au rĂ©seau, de laisser tomber le recours au privĂ© et de s’assurer d’une rĂ©elle dĂ©centralisation qui tienne compte des rĂ©gions et des acteurs du rĂ©seau de la santĂ© et des services sociaux. Le projet de loi 15 du ministre Christian DubĂ© a Ă©tĂ© vendu sur la place publique comme une nĂ©cessitĂ© Ă©tant donnĂ© l’état actuel du rĂ©seau de la santĂ© et des services sociaux. Les solutions proposĂ©es ne sont toutefois pas les plus efficaces pour amĂ©liorer Ă  court terme les soins Ă  la population du QuĂ©bec. Ça va mal dans le rĂ©seau, il y a un problĂšme d’accĂšs et de manque de main-d’Ɠuvre, il faut agir. Tout le monde le dit et nous aussi le disons. Cependant, le projet de loi actuel ne rĂ©sout pas le problĂšme d’accĂšs, il risque mĂȘme de l’empirer », affirme Caroline Senneville, prĂ©sidente de la CSN, qui sera en commission parlementaire aujourd’hui en compagnie du prĂ©sident de la FSSS–CSN, RĂ©jean Leclerc et de celui de la FP–CSN, Danny Roy. Le projet de loi 15 mise Ă©galement sur des mots avec lesquels il est difficile d’ĂȘtre en dĂ©saccord efficacitĂ© et dĂ©centralisation. Mais au-delĂ  des mots, oĂč sont les mesures qui vont rĂ©ellement en ce sens et qui rĂšglent les problĂšmes constatĂ©s sur le terrain? Le rĂ©seau de la santĂ© et des services sociaux, c’est notre filet social. Il est remis en question sans que le ministre DubĂ© ait fait des consultations prĂ©alables Ă  son projet de loi », constate Caroline Senneville. Le leitmotiv de l’efficacitĂ© pourrait par ailleurs mener Ă  des dĂ©cisions qui manquent d’humanitĂ©. La mission d’efficacitĂ© de SantĂ© QuĂ©bec et la reddition de compte qui l’accompagnera vont se concentrer sur les statistiques de temps d’attente, sur la longueur des listes ou sur le temps consacrĂ© Ă  chaque traitement. Cette approche comptable n’aura pas le bien-ĂȘtre de la population et des employĂ©-es du rĂ©seau au centre de ses prĂ©occupations », craint la prĂ©sidente. Pourquoi le privĂ©? Le projet de loi mise sur l’apport du privĂ© plutĂŽt que sur la valorisation du rĂ©seau public qui a Ă©tĂ© passablement Ă©branlĂ© par trois rĂ©formes centralisatrices depuis 30 ans. Plus on avance, moins on s’amĂ©liore. Or, la solution du privĂ© est loin d’ĂȘtre efficace. La santĂ© ne devrait pas servir Ă  gĂ©nĂ©rer du profit aux dĂ©pens des contribuables. Sans attendre l’adoption du projet de loi, le gouvernement prĂ©voit dĂ©jĂ  lancer des appels d’offres auprĂšs des cliniques privĂ©es d’ici la fin de l’étĂ©. Le choix du gouvernement de mettre le secteur public et celui Ă  but lucratif sur un pied d’égalitĂ© sans tenir compte des diffĂ©rents impacts financiers ou humains n’est pas responsable. Le nombre de personnel disponible Ă©tant limitĂ©, celui-ci va se dĂ©placer vers le privĂ©, ce qui va aggraver la pĂ©nurie dans le secteur public, ce sont des vases communicants. C’est une improvisation dangereuse pour le maintien des soins Ă  la population », dĂ©clare RĂ©jean Leclerc, prĂ©sident de la FSSS–CSN. OĂč est la dĂ©centralisation? Sur le plan de la dĂ©centralisation, le projet de loi 15 ne tient pas plus la route. Monsieur le Ministre, plutĂŽt que de poursuivre dans la mĂȘme direction que vos prĂ©dĂ©cesseurs en pensant obtenir des rĂ©sultats diffĂ©rents, nous vous invitons Ă  renverser la tendance actuelle en dĂ©centralisant vĂ©ritablement les pouvoirs vers celles et ceux qui offrent les services sur le terrain. C’est lĂ , de notre point de vue, la meilleure façon d’apporter un rĂ©el changement de culture et la mĂ©thode la plus efficace d’ébranler les colonnes du temple », affirme Danny Roy, prĂ©sident de la FP–CSN. Il nous semble que le moment pour dĂ©clencher des Ă©tats gĂ©nĂ©raux sur la santĂ© est plus que jamais de mise », conclut Caroline Senneville. Pour consultation du mĂ©moire memoire-pl15_CSN RĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale aujourd’hui, les 18 membres du Syndicat rĂ©gional des CHP de LanaudiĂšre–CSN de la rĂ©sidence Les Jardins Rawdon du Groupe SantĂ© Arbec, ont adoptĂ© l’entente de principe intervenue in-extrĂ©mis la veille. Rappelons que la convention collective Ă©tait Ă©chue depuis le 31 mars 2021. Un peu plus de deux longues annĂ©es de nĂ©gociation auront Ă©tĂ© nĂ©cessaires pour que les parties en arrivent Ă  une entente. RĂ©cemment, exaspĂ©rĂ©s devant l’intransigeance de l’employeur, son absence de reconnaissance et son manque de volontĂ© de nĂ©gocier des salaires dĂ©cents, les travailleuses et travailleurs ont dĂ©clenchĂ© une grĂšve gĂ©nĂ©rale illimitĂ©e. MalgrĂ© tout, il aura fallu que la partie syndicale demande l’intervention du ministĂšre du Travail afin de forcer l’employeur Ă  nĂ©gocier convenablement pour en arriver Ă  conclure les termes d’un nouveau contrat de travail. L’enjeu fondamental de cette nĂ©gociation a Ă©tĂ©, ni plus ni moins, l’augmentation de la rĂ©munĂ©ration globale. Dans un marchĂ© ultra-compĂ©titif, oĂč la main-d’Ɠuvre se fait rare, oĂč l’inflation crĂ©e une forme de violence Ă©conomique importante sur les travailleuses et travailleurs, il Ă©tait urgent, voire impĂ©ratif, d’augmenter le niveau de rĂ©munĂ©ration de ces femmes et ces hommes qui se donnent corps et Ăąme au quotidien pour un salaire qui avoisine le salaire minimum. Il est indĂ©cent d’avoir Ă  mener des luttes de ce genre de nos jours. Ces femmes et ces hommes soignent et accompagnent celles et ceux qui ont forgĂ© la sociĂ©tĂ© d’aujourd’hui. Ils posent des actes de soins dĂ©diĂ©s. Elles et ils ont la vocation, mais ils sont mĂ©prisĂ©s et sous rĂ©munĂ©rĂ©s au profit de gros joueurs du milieu, comme le Groupe Arbec qui se remplit les poches joyeusement Ă  grands coups de subventions », dĂ©nonce Martin Bourgeois, conseiller syndical au Conseil central de LanaudiĂšre–CSN. Avec cette entente, les prĂ©posĂ©-es aux bĂ©nĂ©ficiaires voient leur rĂ©munĂ©ration globale bonifiĂ©e en moyenne de % pour 2022, 4 % pour 2023 et % en 2024. Ainsi le salaire du dernier Ă©chelon passe de 15,59 $ en 2021 Ă  17,10 $ en 2024. Accusant un retard salarial important, le prĂ©posĂ© Ă  l’entretien et la responsable de la cuisine bĂ©nĂ©ficient quant Ă  eux d’un ajustement salarial. On est encore loin de la paritĂ© de nos salaires avec les employĂ©-es du rĂ©seau public, mais avec notre dĂ©termination, nous avons rĂ©ussi Ă  rĂ©duire cet Ă©cart et nous Ă©loigner davantage du salaire minimum. NĂ©anmoins, il reste encore du chemin Ă  faire. Le rĂ©sultat du vote Ă  57 % est un message clair Ă  l’employeur », souligne Sophie Ross, vice-prĂ©sidente du Syndicat rĂ©gional des CHP de LanaudiĂšre–CSN. La norme Partout au QuĂ©bec, des propriĂ©taires de rĂ©sidences pour aĂźnĂ©-es accordent actuellement des conditions salariales largement supĂ©rieures Ă  celles qui prĂ©valent aux Jardins Rawdon. DĂ©jĂ  plus d’une vingtaine d’ententes sont intervenues dans le cadre de la nĂ©gociation coordonnĂ©e des centres d’hĂ©bergement privĂ©s CHP. Bien que l’entente Ă  la rĂ©sidence Jardins Rawdon soit Ă  la satisfaction des parties, elle ne change en rien au fait que le groupe Arbec demeure un mauvais citoyen corporatif pour notre rĂ©gion. Le groupe Arbec a peu de considĂ©ration pour son personnel qui, au quotidien, travaille Ă  l’enrichir davantage », conclut Martin Bourgeois. L’entente adoptĂ©e met donc fin Ă  la grĂšve. Les opĂ©rations normales reprendront dĂšs minuit le 6 mai 2023. Au cours des prochains jours, les parties prĂ©voient signer la nouvelle convention collective qui viendra Ă  Ă©chĂ©ance le 31 mars 2025. Bien que les organisations syndicales soient satisfaites de certaines ententes dans le cadre des travaux du comitĂ© national des emplois, elles dĂ©noncent la mauvaise foi de la partie patronale dans l’évaluation de plusieurs titres d’emploi crĂ©Ă©s il y a de cela plusieurs annĂ©es. MalgrĂ© une pĂ©nurie de personnel sans prĂ©cĂ©dent, le gouvernement cherche Ă  dĂ©prĂ©cier la valeur des titres d’emploi d’infirmiĂšre clinicienne spĂ©cialisĂ©e, d’acheteuse et de sexologue clinicienne/clinicien. On le sait, en ce moment, le personnel quitte massivement le rĂ©seau, et le gouvernement va malgrĂ© tout de l’avant avec des propositions qui visent Ă  diminuer des cotes d’évaluation des infirmiĂšres cliniciennes spĂ©cialisĂ©es, des acheteuses et des sexologues cliniciennes/cliniciens. LĂ  oĂč sa mauvaise foi est flagrante, c’est que dans le cadre des travaux, il a cherchĂ© Ă  diminuer l’évaluation qu’il nous avait lui-mĂȘme dĂ©posĂ©e en 2015 », de dĂ©noncer les porte-paroles de la FSSS–CSN, de l’APTS, de la FIQ, de la FP–CSN, de la FSQ-CSQ, du SCFP-FTQ, et du SQEES-FTQ. Rappelons que selon les conventions collectives de ces organisations syndicales, il est prĂ©vu que lors de la crĂ©ation d’un nouveau titre d’emploi, ce dernier est inscrit Ă  la nomenclature avec un rangement temporaire jusqu’à ce qu’une entente paritaire intervienne quant Ă  son Ă©valuation. Notons que ces ententes sont des plus importantes, car ce sont les rangements qui dĂ©terminent l’échelle salariale des diffĂ©rents titres d’emploi en fonction de leurs responsabilitĂ©s. S’il n’y a pas d’entente sur l’évaluation, une dĂ©cision arbitrale doit alors ĂȘtre rendue. Dans les derniers mois, les titres d’emploi de sexologue, de sexologue clinicienne/clinicien, d’acheteuse, d’adjointe Ă  la direction et d’infirmiĂšre clinicienne spĂ©cialisĂ©e ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s dans le cadre du comitĂ© national des emplois. Bien qu’une entente soit survenue quant Ă  l’évaluation des titres d’emploi d’ajointe Ă  la direction et de sexologue, reste Ă  dĂ©terminer la façon dont les ajustements salariaux seront portĂ©s. Il est maintenant prĂ©vu que les titres d’emploi d’acheteuse, de sexologue clinicienne/clinicien et d’infirmiĂšre clinicienne spĂ©cialisĂ©e soient pour leur part rĂ©fĂ©rĂ©s en arbitrage. Nous ne pouvons accepter le fait que c’est encore une fois des emplois que nous reconnaissons comme majoritairement fĂ©minins qui Ă©copent. Les travailleuses et les travailleurs du rĂ©seau public ont besoin de plus de reconnaissance, pas d’une dĂ©valorisation » de conclure les organisations syndicales. Alors que le manque de places en garderie se fait toujours aussi criant et que le rĂ©seau actuel s’effrite rapidement, les responsables de service de garde Ă©ducatif en milieu familial RSGE membres de la CSN, proposent des solutions. D’un cĂŽtĂ©, le gouvernement de la CAQ a promis de crĂ©er 37 000 nouvelles places subventionnĂ©es en garderie d’ici 2024-2025. De l’autre, la province a perdu prĂšs de 20 000 places en milieu familial entre 2018 et 2022, selon les donnĂ©es du ministĂšre de la Famille. RĂ©unies en conseil sectoriel, des reprĂ©sentantes des quelque 3 000 RSGE affiliĂ©es Ă  la CSN ont ciblĂ© plusieurs pistes de solution qui permettraient d’endiguer l’exode des RSGE en milieu familial vers d’autres professions. Les RSGE proposent notamment l’accĂšs Ă  un rĂ©gime de retraite, l’inclusion de l’emploi comparateur Ă©ducatrice en CPE, Ă©chelon 3, non qualifiĂ©e Ă  l’entente collective, une clause de non-appauvrissement de mĂȘme que des primes pour la reconnaissance de l’expĂ©rience et pour les rĂ©gions Ă©loignĂ©es. De la grande visite Le 21 avril, les reprĂ©sentantes des RSGE ont dĂ©posĂ© leurs demandes Ă  la ministre de la Famille, Suzanne Roy. Il s’agit d’un geste symbolique puisqu’un tel dĂ©pĂŽt du cahier de demandes directement au ministre constitue une premiĂšre pour le secteur. Ce gouvernement rĂ©pĂšte que le dĂ©veloppement des enfants lui tient Ă  cƓur. Ce dĂ©veloppement dĂ©marre dĂšs la pĂ©riode 0 Ă  5 ans. C’est nous, les Ă©ducatrices, qui outillons les tout-petits. Il nous faut plus de reconnaissance et du soutien pour que le rĂ©seau reste fort », indique Chantal Racicot, reprĂ©sentante du secteur des RSGE Ă  la FĂ©dĂ©ration de la santĂ© et des services sociaux FSSS–CSN. C’est une vĂ©ritable vocation, mais il y a une limite Ă  s’appauvrir. Actuellement, les responsables pigent Ă  mĂȘme leurs revenus pour fournir des repas Ă©quilibrĂ©s. La hausse du panier d’épicerie est l’un des Ă©lĂ©ments qui met en pĂ©ril la situation financiĂšre de milliers de RSGE. Il faut rapidement Ă©tablir un mĂ©canisme de protection sans quoi plusieurs devront fermer leurs portes », souligne Lucie Longchamps, vice-prĂ©sidente Ă  la FSSS–CSN. Les RSGE peuvent compter sur le soutien des syndicats de toute la grande rĂ©gion de la MontĂ©rĂ©gie afin de faire reconnaĂźtre, une fois pour toutes, la vĂ©ritable valeur de leur travail. Ces responsables, majoritairement des femmes, mĂ©ritent de meilleures conditions », conclut Jean-Philippe Dell’Aniello, premier vice-prĂ©sident du Conseil central de la MontĂ©rĂ©gie–CSN. Navigation des articles
Daftarsumber daya manusia (SDM) seperti Dosen dan tenaga administrasi serta penunjang akademik tetap yayasan, Surat pernyataan Dosen dan tenaga administrasi serta penunjang akademik bahwa menyetujui perubahan status menjadi PTN dan tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam format terlampir.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta pejabat BUMN atau departemen tidak menjadi pengurus yayasan. Hal itu untuk menghindari adanya rangkap jabatan. “Yayasan sekarang harus dikelola orang yang profesional, pejabat jangan rangkap jabatan,” kata Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, di gedung KPK, Jakarta, Jumat 27/2. Empat pimpinan BUMN yakni Pertamina, Telkom, Aneka Tambang, dan Garuda Indonesia, Jumat 27/2 diundang KPK. Pertemuan membahas proses pemisahan antara yayasan dan BUMN/departemen. Menurut Haryono, UU No 16 tahun 2001 tentang Pengelolaan Yayasan memberikan tenggat hingga Oktober 2008 agar yayasan yang pernah menjadi milik BUMN atau departemen merestrukturisasi diri. Atau jika pilihannya adalah likuidasi, yayasan tersebut wajib mengembalikan seluruh aset ke BUMN atau departemen terkait. Usai pertemuan Haryono merinci, Pertamina saat ini tinggal memiliki satu yayasan dari jumlah empat yayasan yang pernah dimiliki. Telkom dan Garuda Indonesia masing-masing memiliki dua yayasan. Bank Indonesia memiliki satu yayasan, adapun Mandiri tinggal tersisa satu yayasan. “Pertamina tinggal satu yayasan dan sudah kita restrukturisasi,” kata Direktur Umum dan SDM Pertamina, Waluyo. dri/kpo BACA JUGA Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Klik di Sini
15/02/2022 ] Selamat Atas Terpilihnya Pengurus JSIT Indonesia Periode 2021 - 2025 Berita Pendidikan [ 18/01/2022 ] Akreditasi KBIT Insan Permata Malang Uncategorized [ 08/12/2021 ] PPDB Insan Permata Tahun Ajaran 2022-2023 PPDB 2022/2023
Com as inscriçÔes abertas, saiba como vocĂȘ profissional pode participar do Processo Seletivo Simplificado do ParanĂĄ. Confiras as informaçÔes necessĂĄrias e faça a sua inscrição PSS 2022!O Processo Seletivo Simplificado PSS Ă© uma forma de a Secretaria da Educação do ParanĂĄ admitir novos professores. Anunciado de acordo com as necessidades do quadro docente, ele serve para que as pessoas formadas em Licenciaturas, Bacharelados e Pedagogia possam ter aulas atribuĂ­das no ensino fundamental ou docentes com a formação mencionada acima tĂȘm vĂĄrios direitos quando sĂŁo aprovados no PSS, inclusive abono por resultado e vale transporte. AlĂ©m disso, cabe dizer que os professores admitidos ficam classificados no regime especial e, se precisarem, desistir dele por intermĂ©dio de um termo de – Processo Seletivo SimplificadoAfinal de contas, o que seria PSS? essa Ă© a sigla que identifica o Processo Seletivo Simplificado. Esse processo Ă© realizado pela SEED, com o propĂłsito de fazer a contratação de um determinado nĂșmero de profissionais para atender diversas escolas estaduais da rede pĂșblica de ensino, onde essa contratação tem carĂĄter seja, essa contratação tem como descrição ser de regime especial – CRES, onde tem definido uma data para iniciar a contratação e uma data para ser encerrado o contrato. Mas para participar, o candidato deve atender aos requisitos descritos em PSS 2022 – cronogramaO edital Ă© um documento oficial e Ă© atravĂ©s dele que o candidato deverĂĄ seguir as recomendaçÔes e as exigĂȘncias estabelecidas para ser descrito no edital os cargosAssistente Administrativo,Professor,Tradutor e Interprete de Libras,Professor PedagĂłgico,juntamente com a carga horĂĄrio eos respectivos importante frisar que para cada cargo existe no site do PSS 2022 um edital contĂ©m no edital, a quantidade de cargos ofertados e as unidades. E o calendĂĄrio do PSS 2022 para que todos possam acompanhar cada Processo Seletivo Simplificado da Secretaria da Educação do ParanĂĄ acontece de tempos em tempos, sem existir uma frequĂȘncia determinada. Como dito, sempre que o quadro de docentes do Estado precisa de novos professores, o PSS Ă© por atender a necessidades pontuais da SED do ParanĂĄ, nem todas as disciplinas aparecem em todos os que no ano passado, as vagas foram preenchidas durante 10 minutos depois da abertura das inscriçÔes! EntĂŁo, deve ficar atento ao cronograma e seja muito bem preparado antes da abertura da inscrição PSS 2022!A inscrição Ă© feita atravĂ©s do site para participar do processo o candidato inicialmente deverĂĄ fazer um cadastro de suas informaçÔes pessoais para em seguida fazer a sua inscrição. É importante ressaltar que a inscrição para o PSS nĂŁo obtĂ©m cobrança de taxa, ou seja, Ă© uma inscrição totalmente tem interesse de participar da seleção, na sequĂȘncia desse artigo vocĂȘ confere as instruçÔes de como fazer a sua inscrição para o a Passo de sua inscrição no PSSMesmo a contratação sendo temporĂĄrio, para fazer a inscrição Ă© muito simples, basta acessar o site do processo seletivo e fazer todo o procedimento para que aconteça a anĂĄlise de o site seguida, clique na opção Novo Cadastro caso nĂŁo tenha cadastro feito nesse site. Se tiver cadastro feito, digite seu CPF e a senha cadastrada;Em seguida, faça o preenchimento de seus dados pessoais;Clique em Cadastrar;O candidato serĂĄ direcionado para a pĂĄgina de inscrição, nela vocĂȘ deve clicar em InscriçÔes;Escolha o cargo desejado, leia o edital e ao lado, clique em Inscrição;Clique em ”sim, estou ciente dos termos do edital” e clique para confirmar a sua ser feito a inscrição, a prĂłxima etapa do candidato Ă© conferir o resultado que Ă© feito na data descrita no que cada tipo de docente Ă© identificado por uma siglaSL – Deve ser escolhida por quem possui um curso superior sĂł e ele nĂŁo estĂĄ terminado caso de quem ainda Ă© estudante;LP – Deve ser escolhida por quem jĂĄ possui faculdade completa, independentemente de quantos cursos o candidato ao PSS 2022 escolher a sigla errada, a sua inscrição nĂŁo serĂĄ contabilizada pela SED 2022 – vencimentosOs vencimentos ajudam as pessoas a decidir para qual vaga concorrer e a secretaria paranaense de Educação Ă© bastante transparente com relação a isso, tanto Ă© que os concorrentes ao PSS 2022 podem conferir as tabelas de vencimento para cada uma tabela de hora-atividade, por exemplo, que Ă© obrigatĂłria para quem possui determinadas jornadas40 horas por semana correspondem a 10 horas-atividade;25 horas por semana correspondem a 6 horas-atividade;17 horas por semana correspondem a 4 horas-atividade;De 9 a 7 horas por semana correspondem a 2 horas-atividade;Menos que isso corresponde a 1 hora-atividadeA totalidade das hora-atividade podem ser consultadas no site da SED vencimentos de cada profissional tambĂ©m sĂŁo apresentados em uma tabela, inclusive com a indicação dos possĂ­veis reajustes praticados. Entre julho e setembro de 2011, por exemplo, os servidores tiveram 3% adicionados ao seu salĂĄrio. Em janeiro de 2016, por outro lado, o aumento passou de 10%.Tabela de remuneração e benefĂ­ciosProvavelmente, os servidores aprovados no PSS 2022 receberĂŁo os vencimentos de acordo com a tabela praticada em janeiro de 2021. Os valores para quem tem 15 aulas atribuĂ­das, por exemplo, sĂŁo os seguintesR$ 769,36 – Para quem tem licenciatura curta;R$ – Para quem tem licenciatura plena;e, para quem nĂŁo tem licenciatura, o valor serĂĄ R$ 743, dos professores, o Processo Seletivo Simplificado 2022 tambĂ©m abrange auxiliais de serviços gerais e tĂ©cnicos administrativos. O salĂĄrio-base dos primeiros Ă© de R$ e dos tĂ©cnicos Ă© de R$ pessoas formadas em Pedagogia tambĂ©m podem se inscrever no PSS 2022 e elas tĂȘm seus vencimentos definidos de acordo com a quantidade de horas-aula que possuem por semanaPara 20 horas, sĂŁo R$ 40 horas, sĂŁo R$ importante dizer que a Secretaria da Educação do ParanĂĄ tambĂ©m arca com o vale transporte e que a base para o seu valor tambĂ©m Ă© a quantidade de horas trabalhadas por semanaQuantidade de horas trabalhadas por semanaVale transporte40 aulas por semanaR$ 825,9830 aulas por semanaR$ 619,4920 aulas por semanaR$ 412,9912 aulas por semanaR$ 247,8009 aulas por semanaR$ 41,30Para os auxiliares de serviços gerais e os tĂ©cnicos administrativos, o vale transporte oferecido pelo PSS 2022 Ă© sempre de R$ 162,15. JĂĄ os pedagogos recebem entre R$ 412,99 e R$ 825,98, de acordo com a necessĂĄrios para Inscrição PSS 2022O Processo Seletivo Simplificado de 2022 requer a apresentação de certos documentos quando se trata de comprovação de tĂ­tulos, sendoComprovante de inscrição para o PSS 2022;CertidĂŁo Negativa emitida pela PolĂ­cia Federal;CertidĂŁo de Quitação Eleitoral e tĂ­tulo de eleitor;Consulta de Qualificação Cadastral- eSocial;Comprovante de situação do CPF;CertidĂŁo negativa de antecedentes criminaisEsses documentos serĂŁo requisitados somente na fase de contratação, ou seja, quando o profissional tomar posse. Todos eles podem ser emitidos de forma gratuita e a CertidĂŁo de Quitação Eleitoral, por exemplo, pode ser impressa em casa pelo prĂłprio funcionam as convocaçÔesAs convocaçÔes significam que a pessoa inscrita ficou classificada de forma suficiente para tomar posse em uma função. É necessĂĄrio que os participantes do PSS 2022 visualizem sempre se existem novas convocaçÔes na sua cidade e, claro, se eles estĂŁo incluĂ­dosPara vocĂȘ acompanhar as convocaçÔes referentes ao PSS 2022Acesse a ĂĄrea de convocaçÔes aqui;Clique no nĂșcleo regional que vocĂȘ escolheu em sua inscrição;Selecione a cidade escolhida por vocĂȘ;Escolha o cargo;Acesse os documentos PDF de distribuição de aulasExistindo dĂșvida sobre as convocaçÔes, fale com o nĂșcleo regional que vocĂȘ escolheu. Se preferir tentar uma solução virtual, clique aqui para conferir as perguntas frequentes sobre o PSS 2022 no telefones do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional estĂŁo listados aqui; o contato da SED ParanĂĄ Ă© 41 3340 PSS 2022ApĂłs o encerramento das inscriçÔes, o SEED faz a apuração e comprovação da anĂĄlise de tĂ­tulos, estando dentro das exigĂȘncias, sairĂĄ inicialmente a partir do dia 05 de Novembro a lista com o nome dos classificados que desejar solicitar recurso, terĂĄ o prazo descrito no edital, a classificação final estĂĄ prevista para acontecer em 14 de a divulgação dos aprovados, esses passaram pelas demais fases do processo e a partir de Janeiro assinar a contratação definitiva para o ano a pena memorizar os passos para inscrição PSS 2022 antes da abertura de inscriçãoVocĂȘ poderĂĄ fazer a inscrição no Processo Seletivo Simplificado assimAcesse aqui;Clique em “Novo cadastro”;Informe seus documentos pessoais;Clique em “Salvar”;Acesse a aba “InscriçÔes”;Todos os PSS abertos no momento serĂŁo exibidos;Escolha um deles e clique em “Novas inscriçÔes”, em frente a ele;SerĂĄ possĂ­vel visualizar a inscrição feita e isso servirĂĄ para confirmar que ela foi recebida pela SED ParanĂĄ;Confirme que concorda com os termos do edital;Escolha a etapa;Escolha a função que quer exercer;AlĂ©m disso, tambĂ©m Escolha o NRE;Confirme tudo Ă© necessĂĄrio aparecer um retĂąngulo verde com a mensagem “Sua inscrição foi realizada com sucesso”Última atualização em 12 de janeiro de 2022 JmeWs5.
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/331
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/190
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/501
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/117
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/511
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/84
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/445
  • 97ptfrc3cu.pages.dev/339

    • pns menjadi pengurus yayasan